Istilah-istilah dalam Hukum acara perdata

1. Kekuasaan Relatif

Diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya
Contoh: Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan Pengadilan Umum dan sama-sama Pengadilan tingkat pertama

2. Kekuasaan Absolut
Artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya.
Contoh: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang bukan Islam menjadi kekuasaan PengadilanUmum.

3. Exceptie atau Eksepsi
Artinya tangkisan, maksudnya adalah bantahan atau tangkisan dari tergugat yang diajukannya ke Pengadilan karena tergugat digugat oleh penggugat yang tujuannya supaya Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu.

4. Banding yang di sebut juga appel
Ialah permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan Pengadilan tingkat pertama karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut, ke Pengadilan tingkat banding yang mewilayahi Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutus tersebut, dalam tenggang waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.

5. Kasasi
Artinya mohon pembatalan terhadap putusan/ penetapan Pengadilan tingkat pertama atau terhadap putusan Pengadilan tingkat banding ke Mahkamah Agung di Jakarta, melalui Pengadilan tingkat pertama yang dahulu memutus, karena adanya alasan tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.

6. Petitum
Yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau di minta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim.

7. Posita atau Fundamenteum Petendi
Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas.

8. Perstek atau Verstek
Adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus dating. Perstek hanya dapat dinyatakan, apabila pihak tergugat kesemuanya tidak dating menghadap pada sidang yang pertama, dan apabila perkara diundurkan sesuai dengan pasal 126 H.I.R., juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi.

9. Verzet
Artinya perlawanan terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, yang diajukan oleh tergugat yang diputus verstek tersebut, dalam waktu tertentu, yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama yang memutus itu juga.

10. Nebis in idem
Proses selesai sama sekali dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak tersebut atau oleh ahliwaris dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya, maka gugatan terakhir ini akan dinyatakan nebis in idem dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Akta Otentik
Menurut Pasal 165 H.I.R. adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang di beritahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.

12. Replik
Jawaban pertama, baik lisan ataupun tertulis dari tergugat.

13. Duplik
Jawaban penggugat atas jawaban itu (tergugat).

14. Prodeo
Perkara-perkara yang diperiksa secara prodeo berdasarkan ketentuan pasal 237 H.I.R. artinya tanpa bayaran.

15. Asas legitima persona standi in judicio
Setiap orang yang merasa memiliki dan ingin menuntut, mempertahankan atau membela hak tersebut berwenang untuk bertindak selaku para pihak, baik sebagai tergugat atau penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

· Dr. H. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996
· Retnowulan Sutantio, SH., Iskandar Oeripkartawinata, SH., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997

1 comments:

Ranyrxny

30 October 2020 at 09:54

KISAH CERITA SAYA SEBAGAI NAPI TELAH DI VONIS BEBAS,
BERKAT BANTUAN BPK Dr. H. Haswandi ,SH.,SE.,M.Hum BELIAU SELAKU PANITERA MUDA DI KANTOR MAHKAMAH AGUNG (M.A) DAN TERNYATA BELIAU BISA MENJEMBATANGI KEJAJARAN PA & PN PROVINSI.

Assalamu'alaikum sedikit saya ingin berbagi cerita kepada sdr/i , saya adalah salah satu NAPI yang terdakwah dengan penganiayaan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 2 Tahun 8 bulan penjara, singkat cerita sewaktu saya di jengut dari salah satu anggota keluarga saya yang tinggal di jakarta, kebetulan dia tetangga dengan salah satu anggota panitera muda perdata M.A, dan keluarga saya itu pernah cerita kepada panitera muda M.A tentang masalah yang saya alami skrg, tentang pasal 351 KUHP, sampai sampai berkas saya di banding langsun ke jakarta, tapi alhamdulillah keluarga saya itu memberikan no hp dinas bpk Dr. H. Haswandi ,SH.,SE.,M.Hum Beliau selaku panitera muda perdata di kantor M.A pusat, dan saya memberanikan diri call beliau dan meminta tolong sama beliau dan saya juga menjelas'kan masalah saya, dan alhamdulillah beliau siap membantu saya setelah saya curhat masalah kasus yang saya alami, alhamdulillah beliau betul betul membantu saya untuk di vonis dan alhamdulillah berkat bantuan beliau saya langsun di vonis bebas dan tidak terbukti bersalah, alhamdulillah berkat bantuan bpk Dr. H. Haswandi ,SH.,SE.,M.Hum beliau selaku ketua panitera muda perdata di kantor Mahkamah Agung R.I no hp bpk Dr. H. Haswandi ,SH.,SE.,M.Hum 0823-5240-6469 Bagi teman atau keluarga teman yang lagi terkenah musibah kriminal, kalau belum ada realisasi masalah berkas anda silah'kan hub bpk Dr. H. Haswandi ,SH.,SE.,M.Hum semoga beliau bisa bantu anda. Wassalam.....