Bentrok massa PP dan IPK di Medan

 Bentrokan hebat antara kader Pemuda Pancasila (PP) dengan kader Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Jalan MH Thamrin, Medan Kota, Sabtu (30/1/2016), dikabarkan memakan korban jiwa. Satu orang kader IPK dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Permata Bunda.
Menurut informasi beredar di lapangan, anggota IPK yang meninggal dunia disebut bermarga Hutabarat, Ketua Ranting IPK di Kampung Durian, Medan Timur.
"Satu orang kabarnya meninggal dunia. Korban ini tadinya dibacok," ungkap salah seorang sumber di lokasi kejadian, Sabtu (30/1/2016).

Saat ini anggota IPK berkumpul di Rumah Sakit Permata Bunda.
Informasi beredar, korban meninggal bernama Hutabarat, anggota IPK. Sedangkan jumlah korban luka-luka disebut-sebut berjumlah lima orang.
Pantauan tribun-medan.com, akibat keributan ini kawasan Jl Thamrin dan Jl Asia macet total. Ratusan polisi bersiaga di depan kantor MPW PP Sumut.
Polisi dan TNI berusaha keras meredam konflik agar tidak meluas ke daerah lain.



Sumber: Tribunnews

Jessica Kumala Terancam Hukuman Mati

Penyidik Polda Metro Jaya menjerat tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin, yakni Jessica Kumala Wongso pasal 340 KUHPidana. Pasal ini mengatur tentang pembunuhan berencana yang ancamannya hukuman mati.

"Oleh karena tersangka dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancaman di atas lima maka wajib didampingi pengacara," tegas Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Khrisna Murti, Sabtu (30/1).

Seperti diketahui pasal 340 KUHP berbunyi: Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, dancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
Hingga kini penyidik masih memeriksa Jessica. Belum diputuskan apakah Jessica akan langsung ditahan atau tidak. "Nanti akan kami pertimbangkan. Ada 1 x 24 jam setelah penangkapan," tegas Khrisna.

20 SAKSI DAN 6 AHLI MENJERAT JESSICA
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti menegaskan pihaknya begitu yakin dengan penetapan Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Keyakinan itu, karena penyidik sudah mengantong 20 keterangan saksi dan enam ‎Keterangan ahli untuk menjerat Jessica atas kematian Mirna.
Semua keterangan itu, sudah disingkronkan dengan masukan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

"‎Kami konsultasi dengan Kejati itu akan kami penuhi alat bukti. Keterangan saksi kami miliki banyak ada 20. Kemudian keterangan ahli ada 6,‎" kata dia di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu, (30/1).

Dia memaparkan, pihaknya masih terus menambahkan keterangan ahli untuk menguatkan bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna.

Lebih jauh, selain keterang saksi dan ahli, Krishna mengaku mengantongi dokumen surat dan petunjuk lain. Krishna nampaknya optimis dengan hasil yang diperolehnya itu.
‎"Sudah kami miliki beberapa petunjuk atau barang bukti yang kesesuaiannya satu sama lain berkaitan. Kemudian ada salah satu krusial dari keterangan saksi," ujarnya.
Kendati demikian, Krishna enggan memaparkan secara detail keterangan saksi krusial yang menunjukkan bahwa Jessica lah pembunuh Mirna.

"‎Masalah substansi penyidikan jangn ditanya karena ini masih berjalan. Nanti dibuka di pengadilan. Kalau yang normatif sudah dibuka," terang dia. 


sumber:sumutpos

Tujuan dan Klasifikasi Hukum Pidana

Tujuan Hukum Pidana
Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :

• Untuk membuat efek jera kepada pelaku.
• Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkunganya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu(sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”.

Di dalam kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Di samping itu juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu ilmu Psikologi. Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.

Klasifikasi Hukum Pidana
Secara substansial atau Ius Poenalle ini merupakan hukum pidana
Dalam arti obyektif yaitu “sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman”. Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu:

• Hukum Materil ialah cabang Hukum Pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh Undang-Undang, dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari Hukum Publik ini mepunyai keterkaitan dengan cabang Ilmu Hukum Pidana lainnya, seperti Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi dan lain sebagainya.
• Hukum Formil (Hukum Acara Pidana) Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.

Dr. Mansur Sa’id Isma’il dalam diktat “Hukum Acara Pidana”-nya memaparkan defenisi Hukum Acara Pidana sebagai ”kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dakwa pidana—mulai dari prosedur pelaksanaannya sejak waktu terjadinya pidana sampai penetapan hukum atasnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dari prosedur tersebut—baik yang berkaitan dengan dugaan pidana maupun dugaan perdata yang merupakan dakwa turunan dari dakwa pidana, dan juga pelaksanaan peradilannnya.”. Dari sini, jelas bahwa substansi Hukum Acara Pidana meliputi:

• Dakwa Pidana, sejak waktu terjadinya tindak pidana sampai berakhirnya hukum atasnya dengan beragam tingkatannya.
• Dakwa Perdata, yang sering terjadi akibat dari tindak pidana dan yang diangkat sebagai dakwa turunan dari dakwa pidana.
• Pelaksanaan Peradilan, yang meniscayakan campur-tangan pengadilan.

Dan atas dasar ini, Hukum Acara Pidana, sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang merupakan tujuan pelaksanaannya, dikategorikan sebagai cabang dari Hukum Publik, karena sifat global sebagian besar dakwa pidana yang diaturnya dan karena terkait dengan kepentingan Negara dalam menjamin efisiensi Hukum Kriminal. Oleh sebab itu, Undang-Undang Hukum Acara ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang relatif rumit dan kompleks, karena harus menjamin keselarasan antara hak masyarakat dalam menghukum pelaku pidana, dan hak pelaku pidana tersebut atas jaminan kebebasannya dan nama baiknya, dan jika memungkinkan juga, berikut pembelaan atasnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, para ahli telah bersepakat bahwa Hukum Acara Pidana harus benar-benar menjamin kedua belah pihak—pelaku pidana dan korban.

Hukum Pidana dalam arti Dalam arti Subyektif, yang disebut juga “Ius Puniendi”, yaitu “sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang”.

Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

Definisi Hukum Pidana
Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah:
• Pembunuhan
• Pencurian
• Penipuan
• Perampokan
• Penganiayaan
• Pemerkosaan
• Korupsi

Sementara Dr. Abdullah Mabruk an-Najar dalam diktat “Pengantar Ilmu Hukum”-nya mengetengahkan defenisi Hukum Pidana sebagai “Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.”

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

• Menetukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
• Menentukan kapan dan dalam hal hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan    larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
• Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Sudarto, pengertian Pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Istilah-istilah dalam Hukum acara perdata

1. Kekuasaan Relatif

Diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya
Contoh: Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan Pengadilan Umum dan sama-sama Pengadilan tingkat pertama

2. Kekuasaan Absolut
Artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya.
Contoh: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang bukan Islam menjadi kekuasaan PengadilanUmum. 

3. Exceptie atau Eksepsi
Artinya tangkisan, maksudnya adalah bantahan atau tangkisan dari tergugat yang diajukannya ke Pengadilan karena tergugat digugat oleh penggugat yang tujuannya supaya Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu.

4. Banding yang di sebut juga appel
Ialah permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan Pengadilan tingkat pertama karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut, ke Pengadilan tingkat banding yang mewilayahi Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutus tersebut, dalam tenggang waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.

5. Kasasi
Artinya mohon pembatalan terhadap putusan/ penetapan Pengadilan tingkat pertama atau terhadap putusan Pengadilan tingkat banding ke Mahkamah Agung di Jakarta, melalui Pengadilan tingkat pertama yang dahulu memutus, karena adanya alasan tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.

6. Petitum
Yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau di minta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim.

7. Posita atau Fundamenteum Petendi
Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas.

8. Perstek atau Verstek
Adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus dating. Perstek hanya dapat dinyatakan, apabila pihak tergugat kesemuanya tidak dating menghadap pada sidang yang pertama, dan apabila perkara diundurkan sesuai dengan pasal 126 H.I.R., juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi.

9. Verzet
Artinya perlawanan terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, yang diajukan oleh tergugat yang diputus verstek tersebut, dalam waktu tertentu, yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama yang memutus itu juga.

10. Nebis in idem
Proses selesai sama sekali dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak tersebut atau oleh ahliwaris dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya, maka gugatan terakhir ini akan dinyatakan nebis in idem dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Akta Otentik
Menurut Pasal 165 H.I.R. adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang di beritahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.

12. Replik
Jawaban pertama, baik lisan ataupun tertulis dari tergugat.

13. Duplik
Jawaban penggugat atas jawaban itu (tergugat).

14. Prodeo
Perkara-perkara yang diperiksa secara prodeo berdasarkan ketentuan pasal 237 H.I.R. artinya tanpa bayaran.

15. Asas legitima persona standi in judicio
Setiap orang yang merasa memiliki dan ingin menuntut, mempertahankan atau membela hak tersebut berwenang untuk bertindak selaku para pihak, baik sebagai tergugat atau penggugat.






DAFTAR PUSTAKA

· Dr. H. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996
· Retnowulan Sutantio, SH., Iskandar Oeripkartawinata, SH., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997

Makna dan arti lambang hukum (dewi keadilan)

 Hukum dilambangkan dengan seorang perempuan yang lazim disebut dengan “Dewi Keadilan”,  yang tertutup matanya, sebelah tangannya membawa timbangan yang setara, dan tangan lainnya  membawa sebuah pedang yang diturunkan kebawah. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, lambang keadilan memberikan  point of view yang dapat mengartikan dan menjawab atau mungkin merefleksikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lambang keadilan terdiri dari 4 (empat) elemen utama yaitu: Dewi, Mata yang tertutup, Timbangan dan Pedang.

-               Dewi, Wujud keadilan dilambangkan dengan sosok wanita yang notabene adalah makhluk yang dipenuhi dengan nurani yang luhur, yang secara filosofis mempunyai perasaan yang halus, sifat yang mencintai keindahan dan kelembutan. Hukum tidak perlu ditakuti karena sesungguhnya hukum itu memiliki sifat memelihara dengan nurani kemanusiaan.

-               Mata yang Tertutup, dengan kedua mata yang ditutup jelas pandangan kita akan menjadi gelap dan tidak bisa melihat wujud didepan kita. Hukum adalah tempat dimana keadilan itu dicari karena makna dari mata yang tertutup adalah hukum tidak membedakan siapa yang berbuat. Dimata hukum yang tertutup semua orang mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama tanpa ada perbedaan.

-               Timbangan,  sebelah tangan dari dewi yang matanya tertutup ini mengangkat timbangan yang seimbang. Maknanya adalah hukum tidak pernah memihak, setiap perbuatan akan ditimbang berat ringannya sebelum hukuman dijatuhkan. Tidak ada si kaya dan si miskin atau penguasa dan rakyat kecil semuanya apabila melakukan perbuatan melawan hukum akan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai timbangan perbuatan yang dilakukan.

-               Pedang, pedang yang diturunkan kebawah bukan menggambarkan kalau hukum mengancam kebawah tapi filosofi dari lambang ini adalah pedang yang diturunkan bermakna bahwa hukum bukan alat untuk membunuh, pedang akan terhunus apabila diperlukan sebagai obat terakhir (Ultimum Remedium) dan tidak digunakan sebagai pencegahan awal (Premium Remedium).

 Jelas simbol dewi keadilan telah menjawab pertanyaan-pertanyan diawal mengenai dimana wujud keadilan? Mengapa keadilan sangat susah dicari di negeri ini? Keadilan memihak kepada siapa? mengapa keadilan hanya tajam kebawah dan tumpul keatas?.

Kalaupun kenyataan yang ada tidak seindah filosofi dewi keadilan yang dipaparkan, itu lebih kepada kualitas manusianya yang mengedepankan keangkuhan, menuruti emosi duniawi dan tertutup nuraninya atau mungkin dalam mempelajari hukum tidak sepenuhnya memahami sehingga gelar Sarjana Hukum yang disandang merupakan hasil dari menunggu di persimpangan atau hasil dari pada mahasiswa yang lebih sering duduk dikantin dari pada duduk dikelas. 

patung dewi keadilan

sumber: Bhayangkara

Istilah-istilah dalam Hukum Perdata

A. Mengenai GUGATAN:

~   Gugatan_Tuntutan hak dalam sengketa (dalam hal khusus, tanpa sengketa dapat di ajukan gugatan)

                 

~    judex ne procedat ex officio – Hakim bersifat menunggu -  Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan/ hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya.

~      Gugatan tertulis ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 RBg.

 

~  Posita_ bagian dari gugatan (surat gugatan) yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaaan maupun hukum.

  ~  Petitum_ bagian dari gugatan yang memuat hal-hal yang diinginkan atau diminta penggugat.

~ force majeure – overmacht – keadaan memaksa – Keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak,keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.

  ~  Gugatan Voluntair

a.       diajukan secara sepihak

b.       masalah yang diajukan adalah bersifat kepentingan 1 (satu) pihak saja;

c.        tidak ada sengketa.

   ~  Actio in pauliana -Tuntutan hukum untuk pernyataan batal segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh pihak yang berhutang, yang menyebabkan penagih hutang dirugikan (pasal 1341 KUHPerdata).

   ~   NO-niet onvankelijkeverklaad_ (gugatan dinyatakan tidak dapat diterima) :

a.             Gugatan salah alamat (error in persona);

b.             Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

~   droit de suite – Asas berdasarkan hak suatu kebendaan seseorang yang berhak terhadap benda itu mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada.

~actual damages – Ganti rugi aktual – Kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.

  ~ punitive damages – Ganti rugi penghukuman – Suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

~ Class Action – Gugatan perwakilan -  Gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.

~  Restitusi – Suatu nilai tambah yang telah diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, nilai mana terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak oleh pihak lain dari yang melakukan wanprestasi.

~   Upaya Hukum Luar Biasa:

1.       Kasasi

2.       Peninjauan Kembali (tidak ada batasan waktu)

3.       Derden Verzet

B. Mengenai Para Pihak :

         ~ Voeging _ masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan menggabungkan diri dengan salah satu pihak dalam perkara.

        ~    Tussenkomst_ masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara tidak memihak kepada tergugat maupun penggugat untuk membela haknya sendiri.

        ~    Vrijwaring_ masuknya pihak ketiga karena ditarik pihak tergugat.

        ~    Intervensi_ campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan tidak memihak.

        ~   Verzet – Perlawanan

 

         ~   Deer den Verzet – Perlawanan Pihak Ketiga terhadap penetapan yang keliru yang merugikan kepentingan orang lain (merujuk secara analogi kpd Psl.378 Rv atau Psl.195 Ayat (6) HIR.

   

   ~   Judex Facti_ hakim tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

C. Mengenai Sita :

                               

       ~   Maritaal beslaag – Sita maritaal – Penyitaan yang dilakukan untuk menjamin agar barang yang yang disita tidak dijual, untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga.

       ~  Pand Beslaag – Sita gadai – Sitaan yang menyangkut barang milik orang lain yang kebetulan si pailit sebagai pemegang gadai.

        ~  Revindicatoir Beslaag – Sita Barang Bergerak – Penyitaan yang diminta oleh pemilik barang bergerak yang barangnya
ada di tangan orang lain, diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal.

        ~  Conservatoir Beslaag – Sita Jaminan terhadap obyek/Barang dikarenakan adanya dugaan bahwa sebelum putusan dijatuhkan, tergugat berupaya melarikan barang-barang miliknya (pasal 227 ayat 1 HIR).

         ~ Restitutie In Intergum – Pengembalian obyek sengketa kepada keadaan semula.

D. Mengenai Putusan :

       ~  Vrijspraak – Bebas dari segala dakwaan – Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

     ~   Eksaminasi -  Ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan/hakim.

      ~   Uit Voerbaar bij Vooraad – Putusan yang dapat dilaksanakan Terlebih Dahulu, meskipun pihak yang kalah mengajukan banding ataupun kasasi.

       ~ In Kracht Van Gewidjge – Putusan Yang telah berkekuatan hukum Tetap/pasti dan mempunyai daya eksekusi.

       ~  Putusan Contradictoir – Putusan atas bantahan, suatu putusan yang diambil setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak.

      ~  Provisionel Eis – Putusan Sela, putusan yang diambil oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir.

        ~ Putusan Condemnatoir – putusan yang bersifat penghukuman.

       ~  Putusan Declaratoir – Putusan yang menentukan sifat suatu keadaan  dengan tidak mengandung perintah kepada pihak untuk untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu.

       ~  Putusan Constitutief – Putusan yang melenyapkan suatu keadaan/situasi hukum.

        ~ Ne Bis In Idem – Terhadap perkara yang sama tidak dapat diajukan dua kali pemeriksaan.

      ~  Eksekusi – Pelaksanaan Putusan.

    ~    Terstond – Dieksekusi segera.

      ~  Verstek – Putusan yang diambil diluar hadirnya Tergugat. (Apabila pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut)

       ~  Verzet _ Perlawanan terhadap putusan Verstek (batas waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan Putusan Verstek)

      ~   In Der Minne – Pemenuhan putusan secara sukarela

        ~ Eksekusi – Pelaksanaan Putusan. Yang berwenang untuk melaksanakan (mengeksekusi) putusan yang berkekuatan hukum tetap ialah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dimana perkara tersebut diperiksa dan diputuskan.

       ~  Aequo et bono – Suatu istilah yang terdapat pada akhir dokumen hukum dalam peradilan, baik perdata maupun pidana yang prinsipnya menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara. Arti harfiahnya : apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

       ~  in dubio pro reo – Dalam keadaan yang meragukan, hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa.

       ~  Res judikata proveretate habituur_ putusan hakim harus dihormati dan dilaksanakan walaupun salah.

E. Mengenai Barang Bukti :

       ~   Alat bukti dalam KUHPerdata Pasal 1866 :

1.       Bukti tertulis

2.       Bukti saksi

3.       Persangkaan

4.       Pengakuan

5.       Sumpah

        ~  Testimonium de auditu_ keterangan yang saksi peroleh dari pihak lain.

       ~   Akta Otentik adalah:

a.       akta yang dibuat oleh pegawai umum yg berwenang;

b.       akta yang dibuat dihadapan pegawai umum yg berwenang;

c.        akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

                                    (Pasal 1868 KUHPerdata)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia(azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat didalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Sistematika buku KUHPerdata adalah sebagai berikut:



      1.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Ke-1 / Tentang Orang)
Buku pertama mengatur tentang orang sebagai subyek hukum, hukum perkawinan dan hukum keluarga, termasuk waris.

• Bab I – Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan
• Bab II – Tentang akta-akta catatan sipil
• Bab III – Tentang tempat tinggal atau domisili
• Bab IV – Tentang perkawinan
• Bab V – Tentang hak dan kewajiban suami-istri
• Bab VI – Tentang harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya
• Bab VII – Tentang perjanjian kawin
• Bab VIII – Tentang gabungan harta-bersama atau perjanjian kawin pada perkawinan kedua atau selanjutnya
• Bab IX – Tentang pemisahan harta-benda
• Bab X – Tentang pembubaran perkawinan
• Bab XI – Tentang pisah meja dan ranjang
• Bab XII – Tentang keayahan dan asal keturunan anak-anak
• Bab XIII – Tentang kekeluargaan sedarah dan semenda
• Bab XIV – Tentang kekuasaan orang tua
• Bab XIVA – Tentang penentuan, perubaran dan pencabutan tunjangan nafkah
• Bab XV – Tentang kebelumdewasaan dan perwalian
• Bab XVI – Tentang pendewasaan
• Bab XVII – Tentang pengampuan
• Bab XVIII – Tentang ketidakhadiran

        2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Ke-2 / Tentang Benda atau Barang)
Buku kedua mengatur mengenai benda sebagai obyek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam pengertian yang meluas merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki (dimiliki) oleh seseorang. Sedangkan maksud dari hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan kepada pihak ketiga. Buku kedua tentang benda pada saat ini telah banyak berkurang, yaitu dengan telah diaturnya secara terpisah hal-hal yang berkaitan dengan benda (misal dengan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-undang N0. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan . Dalam hal telah diatur secara terpisah oleh suatu peraturan perundang-undangan maka dianggap pengaturan mengenai benda didalam BW dianggap tidak berlaku.

• Bab I – Tentang barang dan pembagiannya
• Bab II – Tentang besit dan hak-hak yang timbul karenanya
• Bab III – Tentang hak milik
• Bab IV – Tentang hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yang bertetangga
• Bab V – Tentang kerja rodi
• Bab VI – Tentang pengabdian pekarangan
• Bab VII – Tentang hak numpang karang
• Bab VIII – Tentang hak guna usaha (erfpacht)
• Bab IX – Tentang bunga tanah dan sepersepuluhan
• Bab X – Tentang hak pakai hasil
• Bab XI – Tentang hak pakai dan hak mendiami
• Bab XII – Tentang pewarisan karena kematian
• Bab XIII – Tentang surat wasiat
• Bab XIV – Tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan
• Bab XV – Tentang hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan
• Bab XVI – Tentang hal menerima dan menolak warisan
• Bab XVII – Tentang pemisahan harta peninggalan
• Bab XVIII – Tentang harta peninggalan yang tak terurus
• Bab XIX – Tentang piutang dengan hak didahulukan
• Bab XX – Tentang gadai
• Bab XXI – Tentang hipotek

      3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Ke-3 /Tentang  Perikatan)
Buku mengatur tentang perikatan (verbintenis). Maksud penggunaan kata “Perikatan” disini lebih luas dari pada kata perjanjian. Perikatan ada yang bersumber dari perjanjian namun ada pula yang bersumber dari suatu perbuatan hukum baik perbuatan hukum yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) maupun yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwarneming). Buku ketiga tentang perikatan ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan.
Buku ketiga bersifat tambahan (aanvulend recht), atau sering juga disebut sifat terbuka, sehingga terhadap beberapa ketentuan, apabila disepekati secara bersama oleh para pihak maka mereka dapat mengatur secara berbeda dibandingkan apa yang diatur didalam BW. Sampai saat ini tidak terdapat suatu kesepakatan bersama mengenai aturan mana saja yang dapat disimpangi dan aturan mana yang tidak dapat disimpangi. Namun demikian, secara logis yang dapat disimpangi adalah aturan-aturan yang mengatur secara khusus (misal : waktu pengalihan barang dalam jual-beli, eksekusi terlebih dahulu harga penjamin ketimbang harta si berhutang). Sedangkan aturan umum tidak dapat disimpangi (misal : syarat sahnya perjanjian, syarat pembatalan perjanjian).

• Bab I – Tentang perikatan pada umumnya
• Bab II – Tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan
• Bab III – Tentang perikatan yang lahir karena undang-undang
• Bab IV – Tentang hapusnya perikatan
• Bab V – Tentang jual-beli
• Bab VI – Tentang tukar-menukar
• Bab VII – Tentang sewa-menyewa
• Bab VIIA – Tentang perjanjian kerja
• Bab VIII – Tentang perseroan perdata (persekutuan perdata)
• Bab IX – Tentang badan hukum
• Bab X – Tentang penghibahan
• Bab XI – Tentang penitipan barang
• Bab XII – Tentang pinjam-pakai
• Bab XIII – Tentang pinjam pakai habis (verbruiklening)
• Bab XIV – Tentang bunga tetap atau bunga abadi
• Bab XV – Tentang persetujuan untung-untungan
• Bab XVI – Tentang pemberian kuasa
• Bab XVII – Tentang penanggung
• Bab XVIII – Tentang perdamaian

       4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Ke-4 /Tentang Pembuktian & Kedaluwarsa)
Buku keempat mengatur tentang pembuktian dan daluwarsa. Hukum tentang pembuktian tidak saja diatur dalam hukum acara (Herzine Indonesisch Reglement / HIR) namun juga diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Didalam buku keempat ini diatur mengenai prinsip umum tentang pembuktian dan juga mengenai alat-alat bukti. Dikenal adanya 5 macam alat bukti yaitu :

• a. Surat-surat
• b. Kesaksian
• c. Persangkaan
• d. Pengakuan
• e. Sumpah

Daluwarsa (lewat waktu) berkaitan dengan adanya jangka waktu tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang mendapatkan suatu hak milik (acquisitive verjaring) atau juga karena lewat waktu menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum (inquisitive verjaring). Selain itu diatur juga hal-hal mengenai “pelepasan hak” atau “rechtsverwerking” yaitu hilangnya hak bukan karena lewatnya waktu tetapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan suatu hak.

• Bab I – Tentang pembuktian pada umumnya
• Bab II – Tentang pembuktian dengan tulisan
• Bab III – Tentang pembuktian dengan saksi-saksi
• Bab IV – Tentang persangkaan
• Bab V – Tentang pengakuan
• Bab VI – Tentang sumpah di hadapan hakim
• Bab VII – Tentang kedaluwarsa pada umumnya